ISUE DAN ETIK ASUHAN KEPERAWATAN GERONTIK

Standar

ISUE DAN ETIK ASUHAN  KEPERAWATAN GERONTIK

 

PENDAHULUAN

Perkembangan IPTEK memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan yang terlihat dari angka harapan hidup (AHH) yaitu:
AHH di Indonesia tahun 1971 : 46,6 tahun
tahun 1999 : 67,5 tahun
Populasi lansia akan meningkat juga yaitu:

  1. ± 10 juta jiwa/5,5 % dari totalàPada tahun 1990 jumlah penduduk 60 tahun  populasi penduduk.
  2. Pada tahun 2020 diperkirakan meningka 3X menjadi ± 29 juta jiwa/11,4 % dari total populasi penduduk (Lembaga Demografi FE-UI-1993).

Selanjutnya :
Terdapat hasil yang mengejutkan, yaitu:

  1. 62,3% lansia di Indonesia masih berpenghasilan dai pekerjaannya sendiri
  2. 59,4% dari lansia masih berperan sebagai kepala keluarga
  3. 53 % lansia masih menanggung beban kehidupan keluarga
  4. hanya 27,5 % lansia mendapat penghasilan dari anak/menantu

DEPKES RI membagi Lansia sebagai berikut:

  1. kelompok menjelang usia lanjut (45 – 54 th) sebagai masa VIRILITAS
  2. kelompok usia lanjut (55 – 64 th) sebagai masa PRESENIUM
  3. kelompok usia lanjut (65 th > ) sebagai masa SENIUM

Sedangkan WHO membagi lansia menjadi 3 kategori, yaitu:

  1. Usia lanjut : 60 – 74 tahun
  2. Usia Tua : 75 – 89 tahun
  3. Usia sangat lanjut : > 90 tahun

PROSES PENUAAN

  1. Penuaan Primer : perubahan pada tingkat sel (dimana sel yang mempunyai inti DNA/RNA pada proses penuaan DNA tidak mampu membuat protein dan RNA tidak lagi mampu mengambil oksigen, sehingga membran sel menjadi kisut dan akibat kurang mampunya membuat protein maka akan terjadi penurunan imunologi dan mudah terjadi infeksi.
  2. Penuaan Skunder : proses penuaan akibat dari faktor lingkungan, fisik, psikis dan sosial .

Stress fisik, psikis, gaya hidup dan diit dapat mempercepat proses menjadi tua.

Contoh diet ; suka memakan oksidator, yaitu makanan yang hampir expired.
Gairah hidup yang dapat mempercepat proses menjadi tua dikaitkan dengan kepribadian seseorang, misal: pada kepribadian tipe A yang tidak pernah puas dengan apa yang diperolehnya.

Secara umum perubahan proses fisiologis proses menua adalah:

  1. Perubahan  terjadi dalam sel seperti:àMikro
  2. Berkurangnya cairan dalam sel
  3. Berkurangnya besarnya sel
  4. Berurangnya jumlah sel

 

  1.  yang jelas terlihat seperti:à2. Perubahan Makro
  2. Mengecilnya mandibula
    1. Menipisnya discus intervertebralis
    2. Erosi permukaan sendi-sendi
    3. Osteoporosis
    4. Atropi otot (otot semakin mengecil, bila besar berarti ditutupi oleh lemak tetapi kemampuannya menurun)
    5. Emphysema Pulmonum
    6. Presbyopi
    7. Arterosklerosis
    8. Manopause pada wanita
    9. Demintia senilis
    10. Kulit tidak elastis
    11. Rambut memutih

KARAKTERISTIK PENYAKIT PADA LANSIA

  1. Saling berhubungan satu sama lainàPenyakit sering multiple
  2. Penyakit bersifat degeneratif
  3. berkembang secara perlahanàGejala sering tidak jelas
  4. Sering bersama-sama problem psikologis dan sosial
  5. Lansia sangat peka terhadap penyakit infeksi akut
  6. Sering terjadi penyakit iatrogenik (penyakit yang disebabkan oleh konsumsi obat yang tidak sesuai dengan dosis)

Hasil penelitian Profil Penyakit Lansia di 4 kota (Padang, Bandung, Denpasar, Makasar), sebagai berikut:

  1. Fungsi tubuh dirasakan menurun:

Penglihatan (76,24 %), Daya ingat (69,39 %), Sexual (58,04 %), Kelenturan (53,23 %), Gilut (51,12 %).

  1. Masalah kesehatan yang sering muncul

Sakit tulang (69,39 %), Sakit kepala (51,15 %), Daya ingat menurun (38,51 %), Selera makan menurun (30,08 %), Mual/perut perih (26,66 %), Sulit tidur (24,88 %) dan sesak nafas (21,28 %).

 

PENGERTIAN

Ilmu + Keperawatan + GerontikàIlmu Keperawatan Gerontik

  1. Ilmu : pengetahuan dan sesuatu yang dapat dipelajari
  2. Keperawatan : konsisten terhadap hasil lokakarya nasional keperawatan 1983
  3. Gerontik : gerontologi + geriatrik
  4. Gerontologi adalah cabang ilmu yang membahas/menangani tentang proses penuaan/masalah yang timbul pada orang yang berusia lanjut.
  5. Geriatrik berkaitan dengan penyakit atau kecacatan yang terjadi pada orang yang berusia lanjut.
  6. Keperawatan Gerontik : suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan kiat/teknik keperawatan yang berbentuk bio-psiko-sosio-spritual dan kultural yang holistik, ditujukan pada klien lanjut usia, baik sehat maupun sakit pada tingkat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

 

LINGKUP PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

Fenomena yang menjadi bidang garap keperawatan gerontik adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (KDM) lanjut usia sebagai akibat proses penuaan.

Lingkup askep gerontik meliputi:

  1. Pencegahan terhadap ketidakmampuan akibat proses penuaan
  2. Perawatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akibat proses penuaan
  3. Pemulihan ditujukan untuk upaya mengatasi kebutuhan akibat proses penuaan

Dalam prakteknya keperawatan gerontik meliputi peran dan fungsinya sebagai berikut:

  1. Sebagai Care Giver /pemberi asuhan langsung
  2. Sebagai Pendidik klien lansia
  3. Sebagai Motivator
  4. Sebagai Advokasi
  5. Sebagai Konselor

Tanggung jawab Perawat Gerontik

  1. Membantu klien lansia memperoleh kesehatan secara optimal
  2. Membantu klien lansia untuk memelihara kesehatannya
  3. Membantu klien lansia menerima kondisinya
  4. Membantu klien lansia menghadapi ajal dengan diperlakukan secara manusiawi sampai dengan meninggal.

Sifat Pelayanan Gerontik
1.    Independent (layanan tidak tergantung pada profesi lain/mandiri)
2.    Interdependent
3.    Humanistik (secara manusiawi)
4.    Holistik (secara keseluruhan)

Model Pemberian Keperawatan Profesional
1.    Model Asuhan
2.    Model  berkaitan pada pengaturan/manajemen Manajerial

Model asuhan yang sesuai masih dalam

penelitian…………………………………
Diterima  sementara ini  “Ad an Adaptation Model of Nursing” (Sister Calista Roy)

Model Manajerial yaitu: yang sesuai juga masih dalam penelitian tentang yang lebih mengarah pada tindakan yang profesional

 

TREND DAN ISSUE KEPERAWATAN LANSIA

  1. Fenomena Lansia
  2. Fenomena Demografi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan yang terlihat dari angka harapan hidup (AHH) yaitu :

  1. AHH di Indonesia tahun 1971 : 46,6 tahun
  2. AHH di Indonesia tahun 2000 : 67,5 tahun

Sebagaimana dilaporkan oleh Expert Committae on Health of the Erderly:

Di Indonesia akan diperkirakan beranjak dari peringkat ke sepuluh pada tahun 1980 ke peringkat enam pada tahun 2020, di atas Brazil yang menduduki peringkat ke sebelas tahun 1980.

Pada tahun 1990 jumlah penduduk yang berusia 60 tahun kurang lebih 10 juta jiwa/ 5.5% dari total populasi penduduk.

Pada tahun 2020 diperkirakan meningkat 3x,menjadi kurang lebih 29 juta jiwa/11,4% dari total populasi penduduk (lembaga Demografi FE-UI-1993).

Dari hasil tersebut diatas terdapat hasil yang mengejutkan yaitu:

  1. 62,3% lansia di Indonesia masih berpenghasilan dari pekerjaannya sendiri.
  2. 59,4% dari lansia masih berperan sebagai kepela keluarga.
  3. 53% lansia masih menanggung bebean kehidupan keluarga.
  4. Hanya 27,5% lansia mendapat penghasilan dari anak atau menantu.
  5. 1.      Fenomena Permasalahan Pada Lansia
    1. Permasalahan Umum

1)   Makin besar jumlah lansia yang berada di bawah garis kemiskinan.

2)   Makin melemahnya nilai kekerabatan sehingga anggota keluarga yang berusia lanjut kurang diperhatikan,dihargai dan dihormati.

3)   Lahirnya kelompok masyarakat industry.

4)   Masih rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga profesional pelayanan lanjut usia.

5)   Belum membudaya dan melembaganya kegiatan pembinaan kesejahteraan lansia.

  1. Permasalahan Khusus

1)   Berlangsungnya proses menua yang berakibat timbulnya masalah baik fisik,mental maupun sosial.

2)   Berkurangnya integrasi sosial usila.

3)   Rendahnya produktifitas kerja lansia.

4)   Banyaknya lansia yang miskin,terlantar dan cacat.

5)   Berubahnya nilai sosial masyarakat yang mengarah pada tatanan masyarakat individualistic.

6)   Adanya dampak negatif dari proses pembangunan yang dapat mengganggu kesehatan fisik lansia.

 

  1. 2.      Fenomena Bio-psico-sosio-spiritual dan Penyakit Lansia
  2. Penurunan fisik
    1. Perubahan mental
    2. Perubahan-perubahan Psikososial
  3. 3.      Karakteristik Penyakit pada Lansia:
  4. Penyakit sering multiple,yaitu saling berhubungan satu sama lain.
    1. Penyakit bersifat degeneratif yang sering menimbulkan kecacatan.
    2. Gejala sering tidak jelas dan berkembang secara perlahan.
    3. Sering bersama-sama problem psikologis dan sosial.
    4. Lansia sangat peka terhadap penyakit infeksi akut.
    5. Sering terjadi penyakit iatrogenik.
  5. 4.      Hasil Penelitian Profil Penyakit Lansia di 4 Kota (Padang, Bandung, Denpasar  dan Makassar) sbb:
  6. Fungsi tubuh yang dirasakan menurun : penglihatan (76,24%),daya ingat (69,39%),seksual (58,04%),kelenturan(53,23%),gigi dan mulut (51,12%).
    1. Masalah kesehatan yang sering muncul : sakit tulang atau sendi (69,39%),sakit kepala (51,15%),daya ingat menurun (38,51%),selera makan menurun (30,08%),mual/perut perih (26,66%),sulit tidur (24,88%),dan sesak nafas (21,28%).
    2. Penyakit kronis : rematik (33,14%),darah tinggi (20,66%),gastritis (11,34%),dan jantung (6,45%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

– Setiabudhi, Tony. 1999. Panduan Gerontologi Tinjauan Dari Berbagai Aspek Menjaga Keseimbangan Kualitas Hidup Para Lanjut Usia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

– Nugroho, Wahjudi SKM. 1995. Perawatan Lanjut Usia. Jakarta : EGC

– Sahar juniati (2001) keperawatan gerontik, coordinator keperawatan komunitas, fakultas ilmu keperawatan UI, Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran : Udang-Undang perlindungan Lansia

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1998

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

Menimbang :

  1. Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasilan dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah;
  2. Bahwa walaupun banyak diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya;
  3. Bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia pada hakikatnya merupakan pelestarian nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa;
  4. Bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi lanjut usia selama ini masih terbatas pada upaya pemberian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo, yang pada saat ini dirasakan sudah tidak memadai apabila dibandingkan dengan perkembangan permasalahan lanjut usia, sehingga mereka yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kearifan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan;
  5. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu mencabut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo dengan membentuk Undang-undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

 

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1) Pasal ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

 

 

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

 

 

 

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

 

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal l

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

  1. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga. serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
  2. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
  3. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau Jasa.
  4. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah schingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
  5. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
  6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya. atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
  7. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
  8. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
  9. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usiadapat rnewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
  10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
  11. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual. sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

 

BAB II

ASAS, ARAH, DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diselenggarakan berasaskan keimanan dan kelakwaan lerhadap Tuhan Yang Maha Esa. kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.

 

Pasal 3

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan. pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia. dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

 

Pasal 4

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif. terwujudnya kemandirian dan kesejahleraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

 

BAB III

HAK DAN KEW AJIBAN

Pasal 5

  1. Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  2. Sebagai penghonnatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi :

(1) pelayanan keagamaan dan mental spiritual.

(2) pelayanan kesehatan;

(3) pelayanan kesempatan kerja;

(4) pelayanan pendidikan dan pelatihan;

(5) kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;

(6) kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;

(7) perlindungan sosial;

(8) bantuan sosial.

  1. Bagi lanjut usia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf “c”, huruf “d”, dan huruf “h”.
  2. Bagj lanjut usia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf “g”.

 

Pasal 6

(1)     Lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2)     Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, lanjut usia juga berkewajiban untuk :

(1) membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;

(2) mengamalkan dan mentransfonnasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;

(3) memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

 

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Pemerintah bertugas mengarahkan. membimbing. dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Pasal 8

Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

 

BABV

PEMBERDAYAAN

Pasal 9

Pemberdayaan lanjut usia dimaksudkan agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.

 

Pasal 10

Pemberdayaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ditujukan pada lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosia1.

 

Pasal ll

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia pofensial meliputi

  1. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  2. pelayanan kesehatan;
  3. pelayanan kesempatan kerja;
  4. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  5. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
  6. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
  7. bantuarsosial.

 

Pasal l2

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial meliputi :

  1. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  2. pelayanan kesehatan;
  3. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
  4. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
  5. perlindungan sosial.

 

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 13

(1)   Pelayanan keagamaan dari mental spiritual bagi lanjut usia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

(2)   Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

 

Pasal 14

(1)   Pelayanan kesehatan diinaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia, agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

(2)   Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melaluipeningkatan:

  1. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
  2. upaya penyembuhan (kuratit), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik;
  3. pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita kronis dan/atau penyakit terminal.

(3)   Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan keringan.ln biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 15

(1)   Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.

(2)   Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga, baik Pemerintah maupun masyarakat.

 

Pasal 16

(1)   Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan. dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

(2)   Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal l7

(1)   Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada lanjut usia.

(2)   Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum dilaksanakan melalui :

  1. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
  2. pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya;
  3. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan;
  4. penyediaan fasilitas rekreasi danolahraga khusus.

(3)   Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lanjulusia.

 

Pasal 18

(1)   Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia.

(2)   Pemberian-kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaks.1fiakan melalui :

  1. penyuluhan dan konsultasi hukum;
  2. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

 

Pasal 19

(1)   Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.

(2)   Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.

(3)   Lanjut usia tidak potensial telantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggungjawab pemerintah dan atau masyarakat.

 

Pasa1 20

(1)   Bantuan sosial dimaksudkan agar lanjut usia potensial yang tidak mampu dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

(2)   Bantuan sosial sebagaiamana dimaksud ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.

 

Pasal 21

(1)   Pelaksanaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 20 Undangundang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2)   Pemerintah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

 

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 22

(1)   Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

(2)   Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial, dan atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 23

Lanjut usia potensial dapat membentuk organisasi lembaga sosial berdasarkan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

PasaI 24

(1)   Pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan dalam upaya penjngkatan kesejahteraan sosjal lanjut usia.

(2)   Jenis, bentuk, dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) djatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

BAB VIII

KOORDINASI

Pasal 25

(1)   Kebijaksanaan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia ditetapkan secara terkoordinasi antar instansi terkait, baik Pemerintah maupun masyarakat.

(2)   Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam satu wadah yang bersifat nonstruktural dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

 

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib melakukan perbuatan tersebut, diancamdengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

 

Pasal 27

(1)   Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak menyediakan aksesibilitas bagj lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dapat dikenai sanksi administrasi berupa:

  1. teguran lisan;
  2. teguran tertulis;
  3. pencabutan izin.

(2)   Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.

 

Pasal 28

(1)   Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang telah mendapatkan izin untuk melakukan pelayanan terhadap lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), dan/atau mcndapatkan penghargaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasa124, menyalahgunakan izin dan/atau penghargaan yang diperolehnya dikenai sanksi administrasi berupa :

  1. teguran lisan:
  2. teguran tertulis;
  3. pencabutan penghargaan;
  4. penghentian pemberian bantuan;
  5. pencabutan izin operasional.

(2)   Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.

 

BABX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini segala ketentuan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dan pemberian bantuan penghidupan orang jompo yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 4 tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo sepanjang tidak bertentangan dengan, atau belum diganti atau diubah berdasarkan Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

 

Pasal 30

Semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang sedang berlangsung disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini.

 

BAB XI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 31

Dengan diundangkannya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2747) dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Pasal 32

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam  Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 30 Nopember 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Nopember 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

AKBAR T ANDJUNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 190

 

 

PENJELASAN

ATAS

UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1998

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

UMUM

 

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur mempunyai ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lanjut usia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Perwujudan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa tersebut harus tetap dipelihara. dipertahankan. Dan dikembangkan. Upaya memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut dilaksanakan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia. Agar upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menyeluruh dan berkesinambungan, diperlukan undang undang scbagai landasan hukum yang kuat dan merupakan arahan baik aparatur Pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang tersebutjuga dimaksudkan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 4 tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2747). Secara umum materi yang diatur dalam Undang-undang ini, antara lain meliputi :

  1. Tugas dan tanggungjawab Pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial lanjut usia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.
  2. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dilaksanakan melalui pelayanan :
    1. keagamaan dan mental spiritual;
    2. kesehatan;
    3. kesempatan kerja;
    4. pendidikan dan pelatihan;
    5. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
    6. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
    7. perlindungan sosial;
    8. bantuan sosial.
  3. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat.
  4. Ketentuan pidana dan sanksi administrasi dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum terhadap upaya pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial Janjut usia.
  5. Ketentuan mengenai koordinasi dimaksudkan untuk memadukan penetapan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosiallanjut usia.

 

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan dalam ayat ini diutamakan pada upaya pemampatan penyakit. Yang dimaksud dengan geriatrik adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada lanjut usia (degeneratif).

sedangkan gerontologi adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek yang ada pada lanjut usia (fisik, mental dan psikososial). Penyakit terminal adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, seperti kanker stadium akhir.

 

Pasal 15

Ayat (1)

Ketentuan ini di samping untuk memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya, juga dimaksudkan agar lanjut usia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sektor formal dalam ayat ini adalah bidang usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa yang diatur secara normatif. Sektor nonformal adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif. Misal usaha kaki lima, k.ios, dan asongan.

 

Pasal 16

Cukup jelas

 

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

  1. Pada ayat ini yang dimaksudkan dengan pelayanan administrasi adalah kemudahan bagi lanjut usia dalam urusan-urusan yang bersangkut.paut dengan urusan administrasi, seperti kartu tanda penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang, dan pelayanan kesehatan.
  2. Pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi lanjut usia yang akan menikmati dan atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti pelayanan tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan.
  3. Kemudahan melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi lanjut usia, dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus, dan kartu wisata khusus, agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah, ziarah atau wisata.
  4. Fasilitas rekreasi dan olah raga khusus dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk memberikan rasa senang, bahagia, dan kebugaran kepada lanjut usia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olahraga yang secara khusus disediakan baginya.

 

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan aksesibilitas pada ayat ini adalah tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas lanjut usia di tempat-tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat, pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat, dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

 

Pasal 18

Cukup jelas

 

Pasal 19

Ayat (1)

Hakikal upaya perlindungan sosial terdiri atas serangkaian proses pemeliharaan, perawatan dan pemenuhan kebutuhan lanjut usia sehingga perlu didahului dengan upaya penyuluhan dan bimbingan sosial agar perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial lembaga kemasyarakatan memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap peningkatan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

 

Ayat (2)

Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial merupakan upaya pemeliharaan terhadap lanjut usia tidak potensial mencakup pelayanan fisik, mental, sosial, kesehatan, dan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diselenggarakan, baik di dalam maupun di luar panti sosial oleh Pemerintah dan masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai lanjut usia tersebut meninggal dunia.

 

Ayat (3)

Tata cara pemakaman jenazah dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianut oleh lanjut usia yang bersangkutan; apabila tidak ditemukan identitasnya, pemakaman dilaksanakan sesuai dengan agama yang melakukan pemakaman

tersebut.

 

Pasal 20

Cukup jelas

 

Pasal 21

Ayat (l)

Cukup jelas

 

Ayat (2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini berupa penetapan kebijakan, koordinasi, penyuluhan dan bimbingan, pemberian bantuan, perizinan, dan pengawasan.

 

Pasal 22

Ayat (1)

Maksud seluas-luasnya pada ayat ini ialah supaya masyarakat berperan sesuai dengan fungsinya selaku mitra Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman dan garis –garis kebijaksanaan Pemerintah yang herlaku agar tidak menyimpang dari tujuan upaya peningkatan kesejahteraan sosal, lanjut usia.

Ayat(2)

Cukup jelas

 

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3796

Sumber : Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1998, Buku 2

 

About yunusmustofa

Mari berbagi ilmu disini.... وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s